Pemilukada DKI Jakarta 2012 : Tes Intelektualitas (Politik) Warga Jakarta

Tulisan ini dibuat pada saat masa kampanye pemilukada DKI Jakarta berlangsung. Dan baru dipublikasikan pada saat hasil quick count telah keluar. Namun dijamin 100%, penulisan sama sekali tidak dipengaruhi/berubah  oleh karena  hasil tersebut. (PRM)

Rabu, 11 Juli 2012 mendatang warga Jakarta akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang akan menentukan siapakah Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin kota terbesar di Indonesia ini dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah kedua kalinya warga Jakarta memilih sendiri Gubernur dan Wakil Gubernur mereka. Pada 2007 lalu, pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto menang atas pasangan Adang Daradjatun dan Dani Anwar dan tampil sebagai pemimpin baru di ibukota. Fauzi Bowo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur di era Soetiyoso menyebut dirinya sebagai “Sang Ahli” yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta ini. Dengan pengalaman panjangnya di pemerintahan, khususnya di lingkungan pemerintah daerah DKI Jakarta, serta latar belakangnya sebagai “anak Betawi” lulusan “luar negeri” Fauzi berhasil meraih dukungan terbesar dari masyarakat pada saat itu. Harapannya adalah, dengan tampilnya seorang “putra daerah” berpengalaman serta berpendidikan seperti dirinya, maka aspirasi warga akan semakin didengarkan dan dijawab dengan penyelesaian-penyelesaian yang nyata.

Masalah yang paling utama pada saat itu adalah bagaimana Jakarta dengan posisinya sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan, politik serta ekonomi bisa lepas dari persoalan banjir, macet, lonjakan tingkat penduduk yang tidak disertai penataan kawasan pemukiman, serta masalah keamanan. Masalah keamanan mungkin tidak terlalu menjadi poin yang penting, mengingat dengan statusnya sebagai ibu kota, tanggung jawab keamanan tidak semata ada di tangan Gubernur. Yang dicari sesungguhnya adalah seseorang yang mampu memimpin segenap aparatur daerah untuk bekerja menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan warga serta seseorang yang mampu memberdayakan segenap potensi sumber daya yang ada di Jakarta terutama sumber daya manusianya.

Namun apa yang terjadi? Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan warga ini justru tidak bisa berbuat banyak. Malah boleh dibilang mereka masih kalah dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang justru hanya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau bahkan dipilih hanya oleh anggota DPRD. Hingga 5 tahun masa pemerintahan Fauzi Bowo, tidak ada satupun terobosan besar yang dilakukan guna membenahi kondisi di ibukota. Persoalan banjir tidak bisa dibilang telah tuntas, memang sekarang ini Jakarta sudah dilengkapi dengan Banjir Kanal Timur yang dapat menjadi pengalih limpahan air pada saat musim penghujan. Tapi masalahnya proyek Banjir kanal Timur adalah proyek lama yang sudah ada sebelum Fauzi Bowo menjadi gubernur. Jadi singkat kata, untuk mengatasi masalah banjir, “Sang Ahli” hanya mengandalkan proyek lama peninggalan pemerintahan sebelumnya tanpa ada inovasi-inovasi lainnya.

Persoalan lalu-lintas, diprediksikan pada tahun 2020 nanti Jakarta akan lumpuh oleh kemacetan total apabila tidak segera membuat terobosan dalam hal transportasi massal. Selama 2007 – 2012, apa saja yang telah dilakukan oleh “Sang Ahli” untuk mengatasi masalah ini? Sama saja dengan persoalan banjir, “beliau” ini hanya mengandalkan proyek lama peninggalan masa lalu yaitu sistem busway dengan armadanya yang saat ini dikenal dengan nama bus Transjakarta. Sebuah penghinaan bagi intelegensia saya yang masih terbatas sampai strata 1 ini apabila mendengar pernyataan “Sang Ahli” tentang bagaimana dia “berhasil” menambah jumlah koridor operasional bus Transjakarta. Bagaimana hal tersebut bisa disebut sebagai keberhasilan, kalau penambahannya adalah hasil dari “penyerobotan” fasilitas umum milik warga yang tadinya bisa digunakan bersama-sama menjadi hanya bisa digunakan (dilewati) oleh bus Transjakarta? Jalanan yang sudah susah payah dibangun oleh Gubernur-gubernur sebelum dia, dengan seenaknya dirubah menjadi jalur khusus bus Transjakarta yang hanya mampu menampung sedikit penumpang. Jumlah armada yang sedikit, membuat jarak waktu kedatangan bus terlalu lama dan menghasilkan antrean panjang pada jam-jam sibuk. Ditambah dengan kondisi halte yang memang tidak di design untuk antrean panjang, membuat orang masih malas menggunakan fasilitas satu ini. Maka jadilah jalur busway yang sedemikian panjang itu menjadi sia-sia karena secara peraturan jalur tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan lain. Hasilnya? Jalanan tambah macet pastinya.

Dalam hal penataan kawasan kota, tentu ini adalah yang paling sulit memang. Pembangunan di Jakarta sudah sangat semrawut sebagai imbas dari pembangunan tanpa master plan yang dilakukan selama beberapa dekade. Pembangunan dilakukan lebih banyak berdasarkan hitung-hitungan bisnis semata (termasuk di dalamnya bisnis per-caloan dan bisnis per-komisi-an). Walaupun tanah Jakarta hampir-hampir tanpa kandungan sumber daya alam, bukan berarti “harga” tanda tangan kepala daerahnya pada suatu izin penggunaan lahan jauh lebih murah dibandingkan kepala daerah lain yang daerahnya penuh dengan sumber alam. Okelah, Jakarta sudah penuh dengan mall sejak dulu. Tapi bukankah sekarang ini mall –mall baru tetap saja bermunculan? Dan bagaimana dengan penataan kawasan pasar dan terminal? Saya selalu tertawa dalam hati apabila melihat kondisi pasar dan terminal, bukan hanya di Jakarta sebenarnya, melainkan di banyak kota lainnya juga. Bagaimana tidak, di pasar pedagang dan pembelinya justru lebih banyak yang ada di luar kawasan pasar itu sendiri. Sementara di dalam pasarnya keadaan adem ayem di luarnya baik itu di jalanan untuk kendaraan serta di trotoar untuk pejalan kaki justru banyak pedagang. Hal yang sama berlaku juga di terminal-terminal, bus dan angkutan kota hanya masuk ke dalam terminal untuk membayar retribusi dan melakukan aksi drive-throughlayaknya mobil balap F1 yang masuk ke dalam lintasan pit stop dan sekedar melewatinya sebagai hukuman dalam suatu perlombaan GP F1. Action sesungguhnya justru terjadi di luar pit stop atau dalam kasus ini terminal itu tadi, menurunkan serta menaikkan penumpang di pinggir jalan sebelum dan sesudah pintu terminal. Belum lagi pemukiman liar yang berada di pinggir rel ataupun bantaran Sungai Ciliwung yang masih saja tidak bisa ditertibkan hingga kini. Dan juga jangan dilupakan, kurangnya kawasan terbuka hijau yang selain berfungsi sebagai daerah serapan air juga bisa bermanfaat sebagai tempat rekreasi “ringan” bagi penduduk serta “warga tambahan” Jakarta di sela-sela aktivitas sehari-hari yang padat. Sederet hal aneh ini tentu saja menyatakan bahwa belum juga ada hasil dalam upaya menata kawasan kota Jakarta sesuai dengan kondisi yang ideal.

Oleh karena itulah saya menyebut bahwa pelaksanaan pemilukada kali ini juga sebagai tes intelektual bagi warga Jakarta. Dalam data Badan Pusat Statistik sejak tahun 1996 – 2010, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi DKI Jakarta selalu menempati posisi nomor satu di antara provinsi-provinsi lainnya. Berdasarkan data tersebut maka bisa dibilang bahwa DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki penduduk cukup berkualitas baik dari segi pendidikan maupun tingkat perekonomian. Tapi pada kenyataannya penduduk Jakarta justru harus menerima fakta bahwa tempat mereka tinggal adalah tempat yang kumuh dan semrawut. Bagaimana bisa orang yang terdidik dengan baik serta cukup dalam hal ekonomi mau tinggal di tempat seperti itu? Jawabannya adalah masih kurangnya kesadaran warga Jakarta sendiri untuk bersama-sama menciptakan kondisi kota yang lebih baik. Warga Jakarta masih mengutamakan kepentingan masing-masing baik individu maupun kelompok. Inilah yang menyebabkan mereka saat ini masih sangat powerless dalam berjuang memperoleh tempat tinggal yang layak. Untuk bisa menciptakan kondisi kota yang baik seperti misalnya kota-kota di Eropa, Amerika Serikat atau di Australia maka diperlukan ke-kritisan warganya dalam menyikapi setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/daerahnya. Di kota-kota ternama yang ada Eropa, Amerika Serikat ataupun Australia, warganya sudah sangat kritis dan bahkan membentuk komunitas-komunitas yang biasa bersuara keras apabila ada suatu pembangunan yang tidak layak ataupun penurunan kualitas fasilitas umum di kotanya. Nah, pernahkah anda mendengar hal tersebut terjadi di Jakarta? Komunitas mungkin ada, tetapi belum bisa bersuara keras ataupun tampil mengajukan ide-ide yang jauh lebih baik. Mungkin akan lebih baik apabila misalnya, para pengguna bus Transjakarta bergabung menjadi satu komunitas dan secara bersama-sama melakukan mogok menggunakan layanan ini dalam menuntut peningkatan sarana dan prasarananya. Atau hal yang sama dilakukan juga oleh para pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Kedua komunitas ini bisa “bekerja sama” dalam aksinya dengan komunitas lain yang katakanlah menuntut tersedianya ruang terbuka hijau yang lebih banyak di kota ini. Sementara anggota komunitas bus Transjakarta dan KRL mogok tidak mau menggunakan layanan tersebut,  maka anggota komunitas “hijau” tadi bisa bersama-sama datang membawa tanaman dan meletakkannya di sepanjang jalur bus Transjakarta dan di setiap stasiun-stasiun kereta api. Tentu hal ini akan lebih memiliki “gaung” yang lebih keras dibanding gerutuan dalam hati sepanjang hari yang dilakukan oleh masing-masing mereka itu.

Silahkan hitung ada berapa kampus perguruan tinggi yang terdapat di Jakarta ini, serta ada berapa banyak sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, hingga tingkat menengah atas yang ada. Maka anda akan berpendapat bahwa penduduk Jakarta tidak kekurangan tempat untuk menempuh pendidikan. Hitung juga presentase lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi setiap tahunnya dengan yang tidak. Maka niscaya anda akan mendapatkan angka yang cukup besar bagi ketersediaan sumber daya manusia berpendidikan di kota ini. Tapi sekali lagi sekedar sekolah saja tidak cukup. Sekedar memiliki ijazah sarjana atau magister saja tidak cukup. Masih diperlukan kesadaran serta kemauan untuk bersama-sama memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Suatu ironi bagi kelas pekerja misalnya, selama jam kerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore mungkin saja mereka nyaman berada di dalam kantor ber-AC yang berlokasi di gedung bertingkat tinggi yang menandakan modernitas. Melakukan aktivitas menggunakan fasilitas-fasilitas yang modern pula. Tapi sebelum dan setelahnya berada di suatu kondisi tidak manusiawi yang bernama kemacetan. Keluar dari gedung mewah dengan AC-nya yang nyaman, mereka akan langsung terjun ke dalam “peperangan” abadi menghadapi kemacetan ataupun ketidak layakan transportasi massal. Yang menggunakan sepeda motor akan berpeluh (walaupun malam hari!) dan menghisap racun asap kendaraan lainnya. Kalau disertai hujan maka mereka juga akan sekaligus bermain dengan air comberan yang meluap ke jalanan. Mereka yang menggunakan transportasi umum, akan sama juga berpeluh dan ditambah berdesak-desakan serta pelatihan otot kaki bagi yang berdiri. Bagi yang wanita, kemungkinan besar akan mendapat pelecehan seksual dalam situasi berdesakan yang sangat tidak normal. Yang sedikit beruntung mungkin adalah mereka yang menggunakan mobil pribadi, mereka tidak merasakan berdesak-desakan ataupun berpanas-panasan atau bermain dengan air comberan tadi. Tapi sesungguhnya mereka juga tersiksa karena mobil mereka tidak bisa bergerak dan waktu mereka akan lebih banyak habis  di jalanan dibanding di rumah. Terkadang saya berpikir apa yang mereka dan saya alami sehari-hari ini bisa jadi jauh lebih primitif dan tidak manusiawi dibandingkan apa yang dialami oleh warga Jakarta jaman dulu di masa penjajahan.

Lantas apa yang menjadi alat ukur tes intelektualitas tadi? Mari kita lihat, dalam pemilukada kali ini ada enam pasangan cagub dan cawagub yang bersaing memperebutkan suara. Dengan menggunakan sistem nilai yang digunakan pada saat saya kuliah dulu dan yang tercetak di ijazah saya, yaitu A (Sangat Baik/Excellent), B (Baik/Good), C (Cukup/Sufficient), D (Kurang/Poor) dan E (Gagal/Failed), keenam pasangan ini akan saya tempeli dengan salah satu nilai tadi. Mereka merupakan jawaban yang harus dipilih oleh warga Jakarta atas persoalan yang saat ini. Yang pertama ada pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, tidak perlu dibahas lagi, “Sang Ahli” yang satu ini sudah tidak perlu lagi dipilih kembali karena hanya tampak manis pada saat  memberi janji dan akan marah besar ketika suatu hari nanti dituntut janjinya.  Nilai yang saya berikan apabila pasangan ini yang keluar sebagai pemenang adalah E (Gagal/Failed). Artinya warga Jakarta gagal memanfaatkan pemilukada kali ini sebagai suatu cara untuk menjadikan Jakarta lebih baik lagi. Mereka harus tetap bersabar di “kelas” yang sekarang ini (kondisi Jakarta sekarang ini) dan wajib mengulangnya serta berjanji untuk berusaha lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya. Kemudian ada pasangan Jokowi-Basuki (Ahok) serta Alex Noerdin-Nono Sampono, kedua cagub disebut-sebut sebagai tokoh yang “berhasil” di daerahnya. Tapi mereka tidak menyelesaikan masa bakti (bukan masa jabatan!) mereka terhadap masyarakat yang telah memilih dan mempercayai mereka pada pemilukada yang mereka ikuti di daerah tersebut. Mereka memberi janji-janji manis akan kesejahteraan pada saat kampanye tapi kemudian meninggalkan masa baktinya (sekali lagi, bukan masa jabatan!) di tengah jalan. Sikap seperti ini tidak jauh berbeda dengan mereka yang bertahan pada masa jabatan tanpa berbakti kepada masyarakat. Nilai yang saya berikan apabila salah satu pasangan ini keluar sebagai pemenang adalah sama yaitu E (Gagal/Failed).  Sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, warga Jakarta harus bisa memberikan contoh yang baik bagi sistem perpolitikan kita di masa mendatang, dan memilih orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu bukanlah contoh yang baik.  Kemudian ada nama pasangan independen Hendardji Soepandji–Ahmad Riza Patria. Mereka berdua maju tanpa dukungan dari partai politik. Mencoba untuk bertarung seadanya, tanpa visi dan misi yang jelas. Satu-satunya yang bisa dihargai dari usaha mereka berdua adalah mereka memiliki keberanian untuk maju tanpa dukungan. Atau sebenarnya mereka sudah berusaha mencari dukungan tetapi gagal namun tetap nekat maju? Nilai yang saya berikan apabila pasangan ini yang keluar sebagai pemenang adalah  D (Kurang/Poor). Warga Jakarta tidak wajib mengulang, tapi artinya sama dengan nilai D yang ada di ijazah. Tidak ada gunanya, tidak memiliki arti, tidak bisa dibanggakan, dan terlebih lagi tidak bisa diharapkan sebagai modal untuk bersaing di dunia kerja. Terkadang lebih baik mendapat nilai E yang mewajibkan kita mengulang dan berusaha lebih baik daripada mendapat nilai D dan akhirnya puas sampai disitu saja untuk kemudian menghadapi masa suram di depannya.

Yang berikutnya ada pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin juga merupakan pasangan yang maju dari jalur independen. Di tahun 2007, Faisal Basri pernah mencoba maju sebagai bakal calon dari PDI Perjuangan, namun pada akhirnya ia kalah karena tidak mampu menyediakan “modal “ yang cukup sebagai “setoran” awal. Independensi Faisal patut diacungi jempol, karena ia sekaligus memberikan pelajaran baru cara berpolitik yang “dewasa”, “matang” dan “intelek” kepada masyarakat Jakarta khususnya. Negeri ini sudah susah payah serta mengeluarkan “ongkos” yang mahal pula untuk bisa masuk ke era reformasi seperti sekarang ini. Sistem pemilihan kepala daerah dan presiden telah dirubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, dan bukan lagi ditentukan oleh kekuatan partai politik. Namun hal itu menjadi sia-sia apabila calonnya masih ditentukan oleh partai politik. Terlebih lagi apabila cara penentuannya bukanlah berdasarkan siapa yang memiliki visi dan misi lebih baik, melainkan siapa yang memiliki kekuatan finansial lebih baik. Rakyat hanya akan mendapatkan pilihan yang terbatas dan malah mungkin tidak berkualitas pula. Jalur independen adalah sarana yang bisa diambil oleh seseorang yang ingin berjuang menjadi gubernur dan sekaligus menjadi alternatif pilihan yang (mungkin) lebih baik.

Sementara untuk pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, kejujuran dan bersih dari korupsi jelas menjadi jualan utama mereka. Memang dalam hal yang satu ini, mereka boleh dibilang “unggul” dibandingkan pasangan yang lainnya. Rekam jejak yang baik di partai maupun di legislatif juga menambah nilai bagi mereka. Sama seperti pasangan Faisal Basri-Biem Benjamin, mereka berdua “unggul” dibandingkan pasangan lain berdasarkan sedikitnya “daftar masalah” yang mereka punya. Berdasarkan hal itulah apabila mereka yang terpilih sebagai pemenang, maka nilai yang saya berikan adalah C (Cukup/Sufficient). Kenapa hanya C? Hal ini dikarenakan walaupun mereka memiliki rekam jejak yang baik, visi dan misi mereka juga masih kurang jelas. Faisal Basri misalnya, seharusnya masa 5 tahun sejak kegagalannya pada Pemilukada 2007 lalu bisa digunakan untuk menghimpun massa serta mempertajam ide-idenya soal pembangunan Jakarta. Kalau saja selama 5 tahun ini dia mau “rajin” mengkritisi kegagalan dalam pembangunan Jakarta serta selalu memberikan opini “tandingan”nya maka itu akan membuktikan bahwa dia telah memiliki visi dan misi untuk pembangunan Jakarta di masa depan. Membangun jaringan dan komunitas juga seharusnya bisa dilakukan oleh dia, karena sebagai calon independen, maka ia memliki keuntungan untuk bisa masuk ke golongan manapun yang ada di Jakarta. Sayangnya kedua hal ini tidak ia lakukan. Hidayat-Didik pun demikian, sebagai pasangan “dadakan” jelas mereka berangkat juga tanpa persiapan yang cukup. Hidayat dijagokan oleh partainya hanya karena dia merupakan politisi senior partai yang saat ini tidak memiliki “pos penting” setelah meninggalkan kursi Ketua MPR. Bila diukur dari sudut pandang visi dan misi ke-6 pasangan calon yang ada, maka pilihan yang akan dilakukan oleh warga Jakarta lewat Pemilukada kali ini ibarat “membeli kucing dalam karung”. Empat “karung” berisi “kucing” liar yang terus bergerak tidak mau diam serta dua “karung” berisi “kucing” yang tenang namun tetap tidak terlihat apakah memiliki “bulu” yang bagus atau tidak. Empat “karung” jelas berisi “kucing bermasalah”, dan dua “karung” berisi “kucing” yang tidak jelas.

Sewaktu saya kuliah dulu, mata kuliah yang mendapat nilai E adalah mata kuliah yang wajib diulang pada tahun berikutnya. Sementara nilai D walaupun tidak wajib diulang secara peraturan perkuliahan, namun banyak yang memilih untuk mengulangnya dalam upaya memperoleh nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) akhir yang “pantas”.  Nilai C sendiri jelas merupakan suatu “anugerah” bagi mereka-mereka yang memiliki “otak” serta kemauan yang pas-pas-an, sementara bagi mereka yang memiliki ambisi serta “kehausan” akan nilai jelas akan memilih untuk mengulangnya dengan harapan bisa mendapat nilai B atau sukur-sukur malah bisa dapat nilai A. Lantas, dengan nilai maksimal C yang bisa didapat melalui pilihan yang ada, bagaimanakah caranya agar warga Jakarta bisa mendapat nilai B atau A? Nilai B saya berikan apabila semua atau mayoritas warga Jakarta yang punya hak pilih pada pemilukada kali ini tidak hadir ke TPS-TPS yang artinya tidak memilih satupun calon yang ada. . Supaya jadi pelajaran sekaligus peringatan “keras” bagi para “kroco-kroco amatiran” yang mencoba-coba ingin memimpin dan mengurusi kota terbesar, termodern, ter-intelek, ter-majemuk dan ter-….lainnya di Indonesia ini. Dan pada akhirnya nilai A akan saya berikan apabila semua atau mayoritas warga Jakarta yang memiliki hak pilih pada pemilukada kali ini hadir ke TPS-TPS, mengambil kertas suara yang telah disediakan dan memasuki bilik pencoblosan. Namun alih-alih mencoblos gambar salah satu pasangan calon, para pemilih justru menempelkan kertas berisikan kriteria pemimpin yang baik (yang belum bisa dipenuhi oleh satupun calon yang ada saat ini) serta keinginan-keinginan atau harapan-harapan mereka sebagai warga akan bagaimana seharusnya kota ini berubah menjadi lebih baik. Tentu saja saat ini hal itu masih jadi sebatas mimpi belaka. Masih diperlukan perjalanan yang panjaaaaang dan berliku bagi warga Jakarta untuk bisa mendapat nilai B atau A…hehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s