Policy of Minimum Resistance dan Policy of Stupidisation

              Dalam salah satu tulisan berjudul Antara Auto dan Oto yang terdapat di buku autobiografi  berjudul Warna-Warni Pengalaman Hidup R. Slamet Iman Santoso, disebutkan bahwa sejak tahun 1958-an telah terjadi suatu budaya membodohi masyarakat di negeri ini lewat cara penyerapan kata asing yang diubah penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan dialek nasional. Prof. Slamet menyebut bahwa pemaksaan untuk mengubah kata research menjadi riset adalah sebagai suatu policy of stupidisation, yang berlindung di balik suatu alasan bahwa semua harus “merakyat, duduk dan berdiri sama rendah, sama tingginya dengan rakyat”. Jadi karena pada saat itu masih banyak rakyat Indonesia yang berpendidikan rendah maka penulisan dan pengucapan kata research yang diangap hanya kelasnya kalangan terpelajar, harus diubah mengikuti kemampuan manusia Indonesia yang paling “rendah” tingkat pendidikannya. Maka jadilah kata baru dalam kosa kata Indonesia yaitu riset.Policy of stupidisation adalah kebijakan untuk turun ke rakyat dan menyesuaikan kondisi dengan rakyat, sehingga yang sudah berada di “atas” juga harus rela ikut “turun ke bawah”. Padahal seharusnya menurut Prof. Slamet, ungkapan “turun ke rakyat” itu seharusnya bermakna “turun ke rakyat, mendidik rakyat, mengangkat rakyat sama tingginya dengan manusia yang semua bakatnya dikembangkan sampai batas hakikat masing-masing”, yang artinya untuk kasus di atas adalah, bukan kata research-nya yang diubah melainkan rakyatnya yang “diajari” sedemikian rupa sehingga “bisa” mengucapkan dan menuliskan kata research dengan lancar. Kebijakan seperti ini adalah suatu policy of education and policy of development. Tentu saja “biaya”nya terlalu mahal apabila harus mendidik seluruh rakyat hanya untuk mengakomodir satu kata tadi. Lebih baik pilih cara yang cepat, tidak ribet, dan mudah dilaksanakan. Toh, cara yang susah, ribet, dan lama pelaksanaannya lazimnya disertai penolakan, bukan? Oleh karena itu, pemaksaan kata research diubah menjadi kata riset pada masa itu adalah suatu policy of stupidisation yang berlandaskan pada policy of minimum resistence.

                Saya teringat akan tulisan tersebut pada saat mengikuti berita mengenai pemilukada DKI Jakarta 2012 yang “mempertontonkan” aksi para calon gubernur dan wakil gubernur dalam upayanya merebut simpati warga Jakarta. Mereka menyuguhkan “aksi” turun ke rakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Mulai dari kampanye naik Metromini, bus Transjakarta, atau KRL Jabodetabek mereka seolah-olah ingin menyejajarkan diri dengan warga Jakarta yang terkena dampak dari ketidak beresan sisitem transportasi massal serta masalah kemacetan. Kemudian mereka juga datang ke kawasan pemukiman kumuh dan berpura-pura mengikuti cara kehidupan warga di kawasan tersebut untuk memperlihatkan bahwa mereka “peduli”. Mereka “berbelanja” di pasar-pasar becek dan berantakan untuk menambah tebal “bedak” pada wajah palsu mereka akan bentuk “kepedulian” terhadap rakyat kecil. Hal seperti ini tentu saja bukan hanya dilakukan oleh para cagub dan cawagub pada pemilukada DKI Jakarta 2012 ini, melainkan sudah nge-trend sejak era pemilihan langsung baik kepala daerah, wakil rakyat ataupun presiden dimulai di negeri ini. Pola dan caranya hampir tidak berubah dan malah semakin “menjadi-menjadi”. Sandiwara kepedulian terhadap rakyat kecil terus menjadi “aksi andalan” untuk merebut suara sebanyak-banyaknya. Setelah terpilih, maka sandiwara tadi akan berakhir dan mereka akan berubah menunjukkan “wajah asli”-nya sebagai pemimpin yang justru sama sekali tidak peduli dengan rakyat.

                Bagi saya, aksi sandiwara tersebut bisa juga dikatakan sebagai suatu bentuk policy of stupidisation. Aksi tersebut menggambarkan suatu upaya “turun ke rakyat, dan menjadi sama dengan rakyat, yang paling bawah sekalipun”. Calon pemimpin yang berkampanye dengan naik Metromini, bus Tranjakarta, atau KRL Jabodetabek sesungguhnya menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki visi yang kuat mengenai bagaimana memecahkan masalah transportasi massal serta kemacetan di Jakarta. Lewat aksinya tersebut, mereka justru seolah-olah “menyetujui” kehadiran alat transportasi yang tidak layak dalam kehidupan warga Jakarta. Nantinya setelah mereka terpilih, maka warga Jakarta tidak berhak “protes” untuk memiliki alat transportasi massal yang lebih baik. Karena kalau gubernur dan wakil gubernurnya saja sudah “mau” naik alat transportasi yang tidak layak tersebut, masak justru warganya minta yang lebih baik? Beda cerita kalau sang calon justru berkampanye keliling Jakarta dengan menggunakan bus mewah yang asap knalpotnya hampir tidak kelihatan serta berkursi empuk dan ber-AC yang bisa membuat penumpangnya tidur pulas di perjalanan. Dan dengan lantang sang calon mengatakan bahwa ia emoh naik Metromini, bus Transjakarta atau KRL Jabodetabek yang ada saat ini karena bagi mereka transportasi tersebut sudah tidak layak di era modern serta go green seperti saat ini.Bila ceritanya seperti demikian, barulah warga Jakarta bisa berharap akan kehadiran suatu bentuk transportasi massal yang layak untuk mereka.

                Kemudian jangan juga berharap akan Jakarta yang indah dan nyaman, apabila para calon pemimpinnya masih suka kampanye dengan “main-main” ke kawasan kumuh atau pasar becek dan berantakan. Justru seharusnya mereka hanya berkampanye di kawasan-kawasan dengan penataan yang baik serta hijau dan asri. Atau mereka menunjukkan hanya mau berbelanja di pusat perbelanjaan yang mewah dan nyaman seperti Carrefour atau Hypermart. Dan dalam kampanye mereka, mereka menyerukan ogah tinggal di Jakarta yang kumuh dan belanja di pasar Jakarta yang becek dan berantakan, serta menjanjikan bahwa mereka akan berjuang menata kawasan Jakarta menjadi lebih nyaman. Mereka pun menjanjikan akan mengubah kondisi pasar tradisional yang ada sekarang ini menjadi seperti Carrefour atau Hypermart. Kalau “aksi” ini yang dipertontonkan, maka barulah warga Jakarta bisa berharap lebih akan penataan kawasan yang lebih baik. Serta barulah para pedagang di pasar-pasar tradisional yang ada sekarang ini bisa berharap bahwa “produk” mereka akan mampu bersaing dengan produk-produk asing.

                Aksi  “turun ke rakyat, dan menjadi sama dengan rakyat, yang paling bawah sekalipun” yang ada saat ini sesungguhnya hanyalah gaya-gayaan saja. Toh, setelah terpilih mereka tidak akan kembali melakukan aksi-aksi tadi. Mereka akan duduk nyaman di dalam kantor mereka dan bukannya bekerja keras untuk memajukan Jakarta. Boro-boro berangkat kerja naik Metromini, bus Transjakarta, atau KRL Jabodetabek. Mereka justru akan naik mobil dinas mewah yang dibeli dengan uang rakyat serta selalu menggunakan voorijder untuk dengan nyaman melewati kemacetan lalu lintas. Boro-boro mampir atau bahkan berbelanja di pasar tradisional. Atau nongkrong di gang padat penduduk dengan selokan mampet. Mereka justru akan berbelanja di mall-mall besar serta belanja produk-produk import yang mahal di pusat perbelanjaan franchise milik asing. Dan mereka juga tidak akan pernah bermimpi untuk tetap tinggal di Jakarta setelah tidak lagi menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur nanti. Karenanya mereka akan berupaya segala cara untuk bisa mendapatkan “modal” untuk membeli apartemen atau kondominium mewah di Singapura atau Australia selama mereka menjabat. Segala cara bolehlah, termasuk korupsi atau nerima sogokan sekalipun!

                Maka jelas bagi saya, bahwa sesungguhnya walaupun masanya sudah lewat jauh sejak masa pada tulisan Prof. Slamet dimana kata research diubah menjadi riset, namun praktek policy of stupidisation and policy of minimum resistence tadi masih saja “berkuasa” dan justru semakin meluas aspeknya. Hampir mustahil kemudian mengharapkan terjadinya perubahan menjadi policy of education and policy of development. Selamanya rakyat hanya akan dibodohi supaya mau tetap berada di bawah, sementara mereka-mereka yang berkuasa akan nyaman tenteram berada di atas tanpa harus pusing-pusing memikirkan rakyat.  Ironis, mengingat bangsa ini sudah hampir 67 tahun merdeka. Ironis, mengingat bahwa yang “membukakan” mata bangsa ini terhadap suatu kemajuan justru pemerintah kolonial. Sementara pemerintah yang terbentuk setelah bangsa ini merdeka, pemerintah yang terpilih dan berasal dari bangsa sendiri, yang bau keringatnya sama dengan rakyatnya, juastru malah selalu berupaya “menutup” mata bangsanya untuk membawanya pada suatu kemunduran. Terbersit dalam benak saya, apakah mungkin kondisi bangsa ini jauh lebih maju dan sejahtera sendainya Belanda tidak pernah meninggalkan negeri ini? Only heaven knows…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s