The God Of Law

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, pada hari ini 27 Agustus 2012 menyampaikan permintaan maaf kepada kalangan advokat atas beberapa tweets-nya di jejaring sosial Twitter yang dianggap melecehkan profesi advokat. Salah satu kicauan Pak Wamen tersebut berbunyi seperti ini : “#AdvokatKorup adalah koruptor itu sendiri . Yg membela membabi buta. Yg tanpa malu terima bayaran uang hasil korupsi”. Permintaan maaf Pak Wamen pun segera disampaikan kepada para “advokat bersih” yang tidak pernah membela para koruptor dan senantiasa menjunjung tinggi keluhuran profesi advokat.

Saya bukan seorang sarjana hukum, namun apa yang dikatakan Denny dalam akun Twitter-nya tersebut juga saya rasakan sangat “memprihatinkan”. Denny boleh saja be-retorika bahwa apa yang ingin disampaikan lewat pernyataannya tersebut adalah semata untuk mengajak orang lain memerangi korupsi dan tidak ada maksud untuk merendahkan profesi advokat. Dia pun mengakui bahwa walaupun dia selalu menolak menangani kasus korupsi semasa menjadi advokat, para tersangka korupsi pun berhak mendapatkan pembelaan hukum dalam rangka pengadilan. Namun bagi saya, apapun pembelaan yang diberikan, tetap saja pernyataan tersebut tidak layak disampaikan oleh pejabat negara sekelas wakil menteri. Apalagi kementeriannya bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat ke-1 (Amandemen II) menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ini adalah “hukum tertinggi” yang berada di negara ini yang menyatakan bahwa setiap orang baik dia bersalah sekalipun tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan di dalam tata cara peradilan kita, maka pihak advokat atau pengacara lah yang bisa membantu seseorang yang diduga bersalah untuk mendapatkan hal tersebut. Maka dengan demikian tidak perlu dipermasalahkan apabila ada seorang advokat yang menjadi pembela bagi tersangka korupsi, sekalipun advokat tersebut telah mengetahui bahwa klien-nya tersebut telah melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Lewat pernyataannya, Denny telah “mencederai” jabatan dan tugasnya sebagai orang kedua di jajaran kepemimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Denny telah mengambil sikap “di luar jalur hukum” dengan menyalahkan para advokat yang menjadi pembela bagi para tersangka korupsi. Kalau semua advokat sama seperti dia, yang menolak membela kasus-kasus korupsi, maka sama saja membiarkan orang yang tertuduh melakukan korupsi langsung dinyatakan bersalah tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Hal demikian jelas berlawanan dengan jaminan mengenai salah satu hak asasi manusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar kita. Lewat pernyataannya, Denny telah melibas “hukum” dan “hak asasi manusia” , dua bidang yang menjadi urusan kementerian tempat dia bekerja.

Apa yang dilakukan oleh Denny tersebut sesungguhnya menjadi gambaran mengenai kondisi yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dimana klaim “kebenaran” begitu mudahnya diambil oleh seseorang atau pihak tertentu dengan “memaksa” orang ataupun pihak lain untuk berada di pihak yang “salah”. Entah sudah berapa banyak darah yang tertumpah di negeri ini akibat pertentangan tentang “kebenaran” tersebut. Korban-korban berjatuhan akibat aksi “melibas hukum” yang dilakukan oleh para pihak yang mengaku sebagai “pemilik” kebenaran. Aksi main hakim sendiri di kalangan masyarakat mulai semakin sering terjadi. Baik atas sengketa hukum, perbedaan pandangan politik, perbedaan kepentingan usaha, ataupun atas dasar perbedaan keyakinan.

Di dalam bulan Agustus ini pun, saat dimana Denny sebagai pejabat negara melakukan klaim “kebenaran” dalam hal memerangi korupsi, telah terjadi dua peristiwa pembunuhan atas dasar perbedaan keyakinan yang dilakukan di Tasikmalaya dan Sampang. Oleh karena itu sangat memprihatinkan bagaimana seorang pejabat negara yang juga adalah hamba hukum seperti Denny bisa mengeluarkan pernyataan seperti di atas. Terlebih lagi, di dalam pernyataan maaf-nya, Denny mengatakan hanya meminta maaf terhadap para advokat yang bersih, yang artinya dia tetap berpendapat ada adovakat yang “tidak bersih”.

Sebagai seorang yang berkecimpung di dunia hukum, tentunya Denny paham bahwa seseorang baru bersalah ketika terbukti bersalah di hadapan pengaadilan. Logika ini adalah logika yang tidak bisa dibantah di dalam tatanan bernegara bangsa Indonesia. Mengesampingkan hal ini, sama saja mengesampingkan aturan-aturan yang ada di negara ini. Dan juga Denny seharusnya paham bahwa “hukum” itu sendirilah yang lebih tinggi daripada para “hamba hukum” seperti dia.

Sikap Denny tidak jauh berbeda dengan sikap orang-orang yang “menegakkan” kebenaran versi mereka sendiri tanpa mempedulikan keberadaan orang lain. Orang-orang seperti ini, merasa dirinya lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Orang-orang seperti inilah yang mungkin merasa dirinya layak menjadi The God of Law.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s