Kejamnya Ibu Pertiwi Lebih Kejam dari Ibu Tiri

Salah satu konsep cinta kasih yang dianut oleh bangsa ini selama ratusan tahun adalah bahwa hubungan darah berada di atas hubungan non-darah. Inilah yang kemudian melahirkan suatu bentuk “kepercayaan” di tengah masyarakat yang menganggap bahwa ibu tiri (ibu bukan kandung) selalu lebih kejam dari ibu kandung. Kisah anak yang disiksa oleh ibu tiri ditumbuh suburkan di kalangan masyarakat untuk menakut-nakuti anak kecil apabila mereka tidak patuh pada ibunya. Sejarah bangsa ini pun tidak luput dari bentuk “kepercayaan” semacam itu. Ratusan tahun dijajah bangsa asing, menimbulkan suatu keyakinan buta bahwa selama ratusan tahun bangsa asing yang menguasai bangsa ini semata-mata hanya membawa kesengsaraan dan melakukan tindak kekejaman. Disebut keyakinan buta karena pemahaman sempit berdasarkan emosi semata ini telah membutakan mata bangsa ini dari bentuk-bentuk kekejaman yang dilakukan oleh pemimpin dari kalangan mereka sendiri sejak bangsa ini merdeka di tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi membatalkan pasal 50 ayat 3 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada beberapa hari yang lalu telah membuka sedikit mata saya dari kebutaan. Pasal ini adalah landasan bagi berdirinya ribuan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang memberlakukan diskriminasi dalam hal pendidikan terhadap anak-anak negeri ini. Sekolah-sekolah yang diberi bantuan besar oleh pemerintah lewat APBN ini justru hanya bisa diakses oleh mereka-mereka yang memiliki uang. Dan tanpa ampun menghapus hak anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk bisa memperoleh pendidikan “berkualitas” seperti yang dijanjikan oleh program “pendidikan bertaraf internasional” tersebut.

Saya pribadi termasuk golongan yang 100% tidak percaya bahwa ribuan RSBI dan SBI sudah pasti merupakan sekolah berkualitas tinggi apalagi sampai berkualitas internasional.  Penambahan nama RSBI dan SBI hanya menentukan soal besarnya penambahan dana yang akan diterima oleh sekolah-sekolah tersebut dibandingkan sekolah-sekolah lain yang tidak berlabel RSBI dan SBI. Soal kualitas, nanti dulu. Sekolah-sekolah tersebut tidak mengganti guru-guru yang mereka miliki sebelumnya dengan guru-guru berkualitas internasional. Tanpa guru-guru berkualitas internasional bagaimana bisa sekolah-sekolah tersebut menjalankan kurikulum bertaraf internasional? Tanpa dua hal tersebut, bagaimana kemudian sekolah-sekolah tersebut menjamin akan menghasilkan lulusan berkualitas internasional?

Tapi mari kesampingkan dulu perdebatan soal internasional atau tidak mutu pendidikan yang diatur oleh pasal yang telah dibatalkan oleh MK tersebut. Mari kita fokuskan lagi soal diskriminasi yang kemudian lahir dari program pendidikan milik pemerintah ini. Karena pada dasarnya hal inilah yang menjadi dasar bagi sekelompok orang yang menamakan dirinya Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan” untuk mengajukan gugatan ke MK. Saya tidak paham betul bagaimana isi dari program tentang sekolah taraf internasional yang hendak dikembangkan oleh pemerintah ini, yang jelas terlihat adalah bahwa sekolah-sekolah tersebut mendadak berubah dalam hal fasilitas fisik bangunan sekolah. Penyelenggaraan pendidikan internasional yang dapat ditangkap dari kehadiran RSBI dan SBI adalah pendidikan di dalam ruang kelas ber-AC, menggunakan notebook, LCD projector yang menghasilkan kesan mewah dibandingkan tampilan kelas ala primitif yang menggunakan papan tulis, buku pelajaran dan taman sekolah  sebagai pengatur suhu di dalam kelas. Tentu saja kemewahan ini tidak didapat dengan cuma-Cuma. Sekolah-sekolah tersebut jelas tidak mungkin memberlakukan pendidikan tanpa memungut biaya. Karena walaupun mereka mendapat bantuan dari pemerintah, anggaran yang dibutuhkan untuk membeli dan menghidupkan AC dan peralatan elektronik pendukung lainnya jelas masih lebih besar. Maka yang terjadi kemudian adalah meningkatnya biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua yang hendak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini. Saya tidak tahu pasti secara terperinci berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menikmati pendidikan di RSBI dan SBI. Yang jelas tidak mungkin diusahakan oleh mereka-mereka yang hanya mengandalkan penghasilan sebatas upah minimum provinsi apalagi yang berpenghasilan dibawah itu!

Di abad 19, pernah hidup seorang perempuan Jawa yang memprotes ketidak adilan feodalisme  Jawa yang membatasi hak-nya untuk mengeyam pendidikan. Nama wanita Jawa tersebut adalah Raden Ajeng Kartini. Lewat korespondensinya dengan seorang Belanda yang menjadi sahabatnya, beliau menggambarkan betapa irinya dia dengan kesetaraan hak yang dimiliki oleh wanita-wanita Eropa yang bisa bebas memilih pendidikan yang mereka inginkan. Ketidak adilan yang dialami oleh RA Kartini bukanlah akibat dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam hal pendidikan. Ketidak adilan tersebut adalah buah dari sistem feodal yang hidup di Jawa pada saat itu. Pemerintah kolonial yang memang pada dasarnya sudah setengah hati dalam memberikan pendidikan hanyalah sekedar memanfaatkan situasi tersebut untuk mendukung pembatasan pendidikan bagi bangsa ini. Ketika dunia sedang besemangat menyambut era modernisme, bangsa ini masih berkutat dengan keterbalakangan dalam hal pendidikan akibat terbatasnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jumlah orang yang buta huruf pada saat itu boleh dibilang mencapai lebih dari setengah penduduk yang ada. Ketika bangsa-bangsa Eropa sedang berlomba menciptakan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi, bangsa ini masih berjuang untuk sekedar bisa memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap orang.

Di awal abad 20, jauh sebelum RSBI dan SBI lahir, sejatinya bangsa ini telah menikmati suatu pendidikan yang berkualitas internasional. Sistem pendidikan yang dikembangkan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu membagi pendidikan ke dalam tiga jenis berdasarkan tingkat sosial yang dimiliki oleh para murid. Jenis pertama adalah sekolah untuk Belanda tingkat tinggi dan anak jawa yang bapaknya berpangkat serendah-rendahnya wedana. Jenis kedua adalah untuk the middle class. Dan jenis ketiga adalah untuk yang miskin. Walaupun terbagi berdasarkan kelas sosial, namun bentuk pendidikan yang dilaksanakan pada dasarnya tidaklah berbeda. Pola yang dianut jelas pola pendidikan Eropa dengan pengajar yang sebagian juga berasal dari Eropa. Dan orang-orang Eropa ini, yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan ras dengan penduduk bangsa ini, memberikan pengajaran dengan sepenuh hati kepada anak-anak Indonesia yang boro-boro bisa membayar gaji mereka. Ilmu pengetahuan yang diajarkan diberikan tanpa membedakan kelas sosial anak-anak yang ada di hadapan mereka. Mau lihat bukti keberhasilan sistem pendidikan masa lalu ala pemerintah feodal ini? Semua founding fathers yang namanya bertebaran di dalam buku sejarah mengenai bangsa ini sudah bisa dipastikan merupakan produk dari sistem pendidikan “internasional” ala pemerintah kolonial Belanda.

Salah satu cita-cita yang diperjuangkan pada masa lalu untuk mencapai kemerdekaan adalah agar bangsa ini bisa menentukan sendiri setinggi apa mereka bisa mengenyam pendidikan. Dan bukan lagi dibatasi oleh aturan sebagai bangsa terjajah. Cita-cita tersebut bahkan dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan bagi pasal-pasal di dalamnya. Maka kemudian sungguh miris rasanya apabila melihat kenyataan bahwa pada masa ini, 67 tahun setelah merdeka, pemerintah bangsa ini justru mendiskriminasi rakyatnya dalam hal kesempatan menerima pendidikan. Para pendiri bangsa ini pada masa lalu memperjuangkan hak-hak bangsa ini untuk memperoleh pendidikan karena mereka sadar bahwa tanpa generasi yang berpendidikan, bangsa ini tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang merdeka. Dan selalu akan menjadi bangsa bodoh yang dapat diperbudak oleh bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Dengan mengkotak-kotakkan sistem pendidikan lewat label RSBI dan SBI, pemerintah telah mengesampingkan hak-hak sebagian besar anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa masih banyak sekolah-sekolah di daerah pelosok yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah.  Bangunan sekolah hampir roboh, kualitas sarana mengajar yang memprihatinkan dan tenaga pengajar dengan jumlah pas-pasan yang juga berpenghasilan pas-pasan. Lewat diskriminasi pendidikan seperti ini, kemerdekaan yang diraih oleh pengobanan pada masa lalu sperti tidak bermakna lagi. Cita-cita mulia dari kemerdekaan itu telah dikhianati oleh kedegilan pemerintah yang tidak memiliki konsep jelas dalam hal mengembangkan sistem pendidikan.

Dalam hal RSBI dan SBI ini, pemerintah yang merupakan “ibu kandung” kita sendiri justru berlaku lebih kejam dibandingkan “ibu tiri” yaitu pemerintah kolonial Belanda yang pernah “tinggal” bersama kita. Sebagai “ibu tiri” mereka masih berbaik hati mau memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi sebagian dari kita pada masa lalu walaupun sejatinya kita bukanlah “anak-anak” mereka. Sementara “ibu kandung” kita sendiri saat ini justru berlaku tidak adil dengan hanya memperhatikan sebagian kecil “anak-anaknya” yang bersekolah di RSBI dan SBI. Sementara sebagian besar “anak-anaknya” yang lain dibiarkan begitu saja. Ingin rasanya kemudian saya “membangunkan” para pejuang yang gugur di medan perang pada masa perjuangan kemerdekaan dulu, untuk kemudian mengajak mereka semua beramai-ramai “menampari” wajah menteri pendidikan dan presiden RI saat ini!

Depok, 15 Januari 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s